Ada Permintaan Untuk Menunda Kebijakan Zero ODOL

16/01/2020 | Fatchur Sag

Di tengah upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membersihkan jalanan dari peredaran truk-truk over dimension over loading (ODOL) melalui kebijakan zero ODOL 2021, ada permintaan dari Kementerian  Perindustrian (Kemenperin) untuk menunda pemberlakuannya hingga 2023-2025.

Foto sejumlah Truk ODOL sedang dalam pemeriksaan

Truk ODOL bakal dibersihkan dari jalanan Indonesia

Dianggap mengganggu kinerja ekonomi

Dalam surat yang beredar disebutkan beberapa poin alasan, salah satunya mengganggu kinerja ekonomi. Pada poin 3 disebutkan:

"Dampak dari pemberlakukan Zero ODOL secara penuh pada tahun 2021 cenderung akan menurunkan daya saing industri nasional dikarenakan penambahan jumlah angkutan akan memerlukan tambahan waktu dan investasi, menambah kemacetan, meningkatkan kebutuhan bahan bakar, meningkatkan emisi CO2, berpotensi meningkatkan kecelakaan mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang belum sesuai, dan terutama meningkatkan biaya logistik yang cukup besar, sebagaimana pendalaman yang dilakukan bersama pelaku industri nasional (terlampir)."

Foto surat permintaan penundaan kebijakan Zero ODOL

Menperin meminta kebijakan zero ODOL ditunda

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, membenarkan jika Menperin meminta program Zero ODOL ditunda sebagaimana tertulis melalui surat resmi. Namun, pihaknya mengaku belum bisa mengambil keputusan dan akan dibicarakan bersama. "Kami ingin dengar langsung alasannya seperti apa, mungkin akhir minggu ini bila ada waktu akan diagendakan," tutur Budi, seperti dikutip dari Kompas, (14/1/2020).

Pro Kontra

Meski belum diputuskan solusinya, permintaan penundaan program Zero ODOL 2021 menuai beragam tanggapan. Salah satunya dari Institut Studi Transportasi (Instran) yang alasan permintaan penundaan yang disampaikan tidak masuk akal.

“Penolakan surat edaran No 21 Tahun 2019 dari Kemenhub dengan alasan mengganggu kinerja perekonomian adalah suatu hal yang absurd,” tutur Direktur Eksekutif Instran, Deddy Herlambang, dalam keterangan resmi (14/1/2020).

>>> Polisi Ungkap, Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Sepanjang 2019 Didominasi Kesalahan Manusia

Foto Truk besar dilihat dari bawah

Truk ODOL turut berkontribusi terhadap rusaknya jalanan

Lebih lanjut Deddy mengatakan masalah keselamatan berkendara tidak bisa dikesampingkan dengan alasan apapun, termasuk alasan ekonomi. Indonesia masuk daftar negara dengan tingkat tertinggi di ASEAN. Hampir di setiap kecelakaan yang disebabkan truk, paling banyak disebabkan truk ODOL.

“Dibandingkan dengan masalah untuk memacu laju perekonomian, masalah keselamatan di jalan tidak bisa ditawar lagi,” kata Deddy. “Kejadian kecelakaan di tol Cipularang dan Cipali lebih didominasi truk daripada bus. Kalau kecelakaan bus banyak disebabkan oleh pengemudi bus yang mengantuk, sedangkan kecelakaan disebabkan oleh truk terbanyak disebabkan oleh ODOL,” jelasnya.

>>> Ingin membeli mobil bekas terbaik di pasaran? Dapatkan informasinya di sini

Di tempat terpisah pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang, Djoko Setijowarno, menuturkan Zero ODOL 2021 adalah hal mendesak dan harus diberlakukan. Tidak perlu ditunda-tunda lagi. "Kemenhub harus tetap pada tekadnya untuk menjadikan 2021 bebas angkutan ODOL. Jadi tidak usah banyak pertimbangan lagi," kata Djoko di Radio PRFM 107,5 News Channel, Jumat (10/1/2020).

Seperti diketahui, kecelakaan besar terjadi di Tol Cipularang melibatkan 20-an mobil mengakibatkan banyak korban meninggal dunia dan terluka parah. Kecelakaan dipicu dua truk pengangkut tanah yang gagal dikendalikan karena beban muatan yang terlalu berat jauh dari yang diizinkan.

Pasca kejadian tragis itu, pemerintah secara besar-besaran melakukan pangawasan dan menyatakan 'perang' terhadap truk-truk ODOL.

>>> Sering Tak Digubris, Ini 8 Potensi Bahaya Truk ODOL

Foto Kecelakaan maut tol Cipularang 2 September 2019

Kecelakaan membawa banyak korban

>>> Beragam berita informasi dunia otomotif hanya di Mobilmo

Berita sama topik