6 Ancaman Berat Menanti Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor

Bagi sebagian orang, kendaraan bermotor adalah kebutuhan untuk menunjang mobilitas sehari-hari atau sebagai sarana usaha. Tapi agak beda jika kendaraan bermotor yang dimiliki adalah kendaraan mewah dengan harga sangat mahal. Keberadaannya tidak sekadar sarana mobilitas, tapi juga jadi simbol kesuksesan dan prestige tersendiri. Orang yang memilikinya hampir bisa dipastikan memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata. Konsekuensi yang harus ditanggung pemilik kendaraan mewah, mereka harus membayar pajak tahunan relatif lebih tinggi dibanding yang lain, tidak boleh tidak.

Enggan membayar pajak, kendaraan bisa disita negara

>>> Ingin membeli mobil di indonesia? Dapatkan daftarnya di sini

Realita di lapangan tidak sedikit pemilik mobil mewah yang enggan membayar pajak kendaraannya karena merasa 'eman'. Berbagai cara dilakukan untuk mengelabuhi petugas dan menghindar dari kewajibannya melunasi pajak. Di sisi lain upaya untuk mendorong kesadaran membayar pajak tak henti-hentinya dilakukan petugas berwenang, mulai cara-cara yang halus hingga cara yang tegas dan sedikit memaksa.

Teranyar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan keringanan pajak daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019. Kebijakan ini jadi payung hukum buat Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) memberi 'diskon' pajak kendaraan hingga 50%.

Salah satu poinnya menyebutkan "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50% untuk Pajak s.d tahun 2012 dan 25% untuk Pajak mulai tahun 2013 s.d 2016, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta."

Kebijakan tersebut diberlakukan mulai 6 September 2019 hingga 30 Desember 2019.

>>> Sebenarnya Mudah, Begini Cara Membayar Pajak Mobil Di Kantor Samsat

Diskon pajak mestinya dimanfaatkan secara maksimal oleh para penunggak pajak

Jika lewat dari tanggal tersebut atau masuk tahun 2020 akan dilaksanakan penagihan dan penegakan hukum (law enforcement) secara lebih masif terhadap penunggak pajak yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Caranya beragam dan bervariasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi, diantaranya:

1. Pemasangan stiker/plang terhadap Wajib pajak yang menunggak pajak dan telah diberikan surat pemberitahuan namun tetap belum melunasi tunggakan pajaknya.
2. Pelaksanaan surat paksa, rencana pelaksanaan penyanderaan (Gizjeling), pemblokiran rekening hingga dilaksanakan penyitaan dan lelang harta benda Wajib pajak sebagai pelunasan tunggakan pajaknya.
3. Penghapusan regident bagi kendaraan bermotor 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK.
4. Pencabutan izin usaha bagi pemilik usaha yang tidak bersedia melaporkan data transaksi usahanya secara online.
5. Pelaksanaan razia gabungan terhadap pengesahan STNK kendaraan bermotor secara intens dan masif.
6. Pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap pemohon perizinan dan pelayanan perpajakan (Tax Clearance).

Tidak ada jalan lain untuk menghindari ancaman di atas selain Anda harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor sesuai tanggal tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

>>> STNK Tak Diperpanjang, Siap-siap Kendaraan Jadi Rongsokan

Penertiban bakal terus dilakukan untuk membangun kesadaran membayar pajak

>>> Klik di sini untuk mengupdate tips dan trik otomotif terbaru lainnya!